IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945(Perbandingan pada Masa Orde Baru dengan Pasca Reformasi)

Abstrak

Politik dan Strategi Nasional yang bersumber dari Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan operasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik dan Strategi Nasional merupakan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2004, dijabarkan melalui Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu lima tahun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu implementasi dari politik strategi nasional yang bersumber pada Pancasila sebagai aturan fundamental negara (staatsfundamentalnorm). Selain Pancasila, UUD 1945 juga dijadikan sebagai dasar penyusunan politik strategi nasional setelah UUD 1945 dibentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi politik strategi nasional dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang digunakan pada masa orde baru dan setelah amandemen yang digunakan pada masa pasca reformasi. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini disebut juga dengan studi kepustakaan atau studi literatur, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Sebagai hasil temuan, yaitu adanya kesamaan dalam implementasi politik strategi nasional dalam penyusunan UUD 1945 dengan perubahan UUD 1945. Kesamaan itu terlihat dari isinya yang beranjak dari pemikiran bahwa konstitusi tidak saja sebagai dokumen hukum, melainkan juga merupakan manifesto, sebuah pengakuan keyakinan, serta pernyataan cita-cita dan sebuah piagam Negara. Oleh sebab itu, kedua konstitusi tersebut juga masuk dalam kategori konstitusi sosial. Selain itu, di antara keduanya juga terdapat perbedaan. Perbedaan pertama muncul karena UUD 1945 sebelum amandemen termasuk dalam kategori konstitusi di negara yang mendapatkan kebebasan nasionalnya sesudah melepaskan diri dari penjajahan. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan, termasuk dalam kategori konstitusi di negara yang mendapatkan pemerintahan demokratis sesudah mengalami pemerintahan despotis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu UUD 1945 yang juga sebagai sumber dalam politik strategi nasional bagi stratifikasi di bawahnya, harus dijadikan acuan utama setelah Pancasila. Artinya, setiap politik strategi nasional yang secara hierarkis ada dibawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan atau menyimpang eksistensinya dengan UUD tahun 1945.

Politics and National Strategy originating from National Resilience, Archipelagic Outlook, the 1945 Constitution and Pancasila are the operational foundations of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Politics and National Strategy have been under the authority of the President and Vice President since 2004, spelled out through the Vision and Mission of the President and Vice President for a period of five years. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is one of the implementations of the national political strategy which originates from Pancasila as the fundamental rule of the state (staatsfundamentalnorm). Apart from Pancasila, the 1945 Constitution was also used as the basis for formulating a national political strategy after the 1945 Constitution was formed. This study aims to determine the political implementation of the national strategy in the 1945 Constitution before the amendments used in the New Order era and after the amendments used in the post-reform era. This research article uses normative legal research methods which are carried out by examining secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials. This research is also called library research or study of literature, because it is mostly done on secondary data in the library. As a result of the findings, namely the existence of similarities in the political implementation of the national strategy in the preparation of the 1945 Constitution with the amendments to the 1945 Constitution. The similarity can be seen from the contents which move from the notion that the constitution is not only a legal document, but also a manifesto, a confession of belief, and a statement of aspirations ideals and a charter of the State. Therefore, the two constitutions are also included in the category of social constitutions. Apart from that, there are also differences between the two. The first difference arises because the 1945 Constitution before the amendment was included in the category of constitution in countries that got their national freedom after breaking away from colonialism. While the 1945 Constitution after the amendment, is included in the category of constitutions in countries that get democratic government after experiencing despotic government. This research is expected to contribute, namely the 1945 Constitution which is also a source in the politics of the national strategy for stratification under it, must be used as the main reference after Pancasila. This means that every political national strategy that hierarchically exists under the 1945 Constitution, may not contradict or deviate from its existence with the 1945 Constitution.